Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

Joint Rally of Indonesian People To Commemorate The 23rd Anniversary of 8888 People Uprising, mass killings and detention: it is time for ASEAN to act

By ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar CaucusSolidaritas Indonesia for ASEAN PeopleFront Perjuangan Pemuda IndonesiaKontraSAliansi Bhineka Tunggal Ika  •  August 8, 2011

Twenty years ago in 8 August 1988 people uprising in Burma has toppled the military dictator, General Ne Win. Military in response has brutally suppressed the uprising leading to the killings of around 10.000 people, disappearances and another thousand detained until today. Some them has yet found dead mysteriously in the most severe prisons in the country. Another thousand has fled the country living stateless until today.

Freedom of political expression in the country has also become worse. It has been restricted stoutly; anyone could be punished and imprisoned if they directly or indirectly criticized the junta. The opposition, including Aung San Suu Kyi, won the 1990 election, has been house arrested before the final release in November 13, 2011

Myanmar held the election for the first time after two decades, in 2010 following the adoption of the 2008 constitution. And as the last step of the road map to democracy by which the Military government setting up the transition, a new parliament and elected government was established. But none of those steps guarantee the non-reoccurrence of the tragedy such as the suppression of 8888 uprising.

The consequence of the election has been worse. Conflicts between government army and ethnic armed groups of Kachin, Shan and Karen are increasing. Thousands people fleeing their home landed in empty areas along the border with Thailand and China and crossed the border. Violence such as killings, torture, land eviction, forced labor has been in daily occurred against the villagers.

During 23 years, ASEAN has been deafening to the crisis in the border. Closing the eyes to the fact of people suffering from the conflict and maintaining the position to see it as domestic issue.

The spiral of violence since 8888 has been more than convincing us that Myanmar is not ready to chair ASEAN. Thus in its 44th anniversary today, it is the moment for ASEAN to take firmer stand by not to consider Burma’s bid for ASEAN Chairmanship in 2014.

And yet ASEAN should support the establishment of UN Commission of Inquiry to investigate the allegedly crimes against humanity and war crime committed by the government of Myanmar.

The violations following the 8888 people uprising should also be taken as lesson for the ASEAN that no more toleration to such violation in the region in the future. Therefore let raise our demand to Indonesia as the chair of ASEAN, and to ASEAN as a whole:

  1. To reject Myanmar’s bid for the chairmanship of ASEAN in 2014
  2. To support the establishment of UN Commission of Inquiry for the human rights situation in Burma
  3. To assign the ASEAN inter-governmental Commission on Human Rights (AICHR) to respond to the human rights situation in Burma independently as prescribed in the Paris Principles.

Jakarta, August 8, 2011

ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus – AIPMC
Solidaritas Indonesia for ASEAN People
Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)
Kontras
Aliansi Bhineka Tunggal Ika

Contact persons:

Dedi Ahmad – Solidaritas Indonesia for ASEAN People (+62818700322)

Agung Putri – ASEAN Inter Parliamentary Myanmar Caucus(+6281514006416)
Haris Azhar – KontraS (+6281513302342)

Aksi Bersama Rakyat Indonesia Dalam Rangka Peringatan 23 tahun demonstrasi rakyat 8888, Pembunuhan dan Penahanan di Burma: Saatnya ASEAN bertindak

23 tahun telah berlalu demonstrasi rakyat Burma tanggal 8 Agustus 1988 menggulingkan pemerintahan Ne Win. Segera setelah itu militer secara brutal memberangus gerakan tersebut. Sekitar 10.000 orang telah dibunuh, hilang, dan ribuan lainnya ditahan hingga kini. Beberapa diantaranya mati misterius dalam penjara dan ribuan lainnya melarikan diri ke luar negeri hidup tanpa status. Sejak  itulah tiada lagi kebebasan berekspresi. Oposisi dibungkam, tokohnya seperti Aung San Suu Kyi, meski memenangkan pemilu tahun 1990, ditahan di rumahnya sendiri.

Di tahun 2010, pemerintah Myanmar menggelar pemilu. Sebelumnya konstitusi tahun 2008 disahkan. Kedua tindakan ini adalah langkah kelima dan keenam dari peta perjalanan Myanmar Menuju Demokrasi dari pemerintahan junta militer. Dengan segala kecurangan, rekayasa dan upaya menyingkirkan oposisi, akhirnyaparlemen dan pemerintahan baru sipil, langkah ketujuh, terbentuk. Namun tak satupun langkah tersebut menjamin bahwa pembantaian seperti di tahun 1988 tersebut tidak akan berulang.

Konsekuensi dari pemilu rekayasa ini ternyata jauh lebih parah. Pertempuran antara tentara pemerintah dengan tentara kelompok etnik Kacin, Chan dan Karen meningkat. Ratusan ribu pengungsi hingga hari ini terdampar di sepanjang perbatasan Burma dengan Thailand dan China. Kekerasan berupa pembunuhan, penyiksaan, perampasan tanah, kerja paksa,  terhadap warga sipil biasa meluas.

Sepanjang 23 tahun yang penuh kekerasan itu, ASEAN bergeming dan tetap menganggap itu masalah domestik Burma. ASEAN menutup mata akan krisis kemanusiaan di perbatasan. Demikian pula negara-negara tetangga Burmar. Tak terhindarkan ini terkait dengan investasi mega proyek dam hydropower di wilayah Kachin, pelabuhan laut dalamm, jalan terusan Tavoy Kanchanabury, keduanya di wilayah Karen dan eksploitasi tambang di hampir semua wilayah komunitas etnik itu.

Spiral kekerasan ini meyakinkan kita bahwa Myanmar tidak siap memimpin ASEAN. Oleh sebab itu sudah saatnya ASEAN yang hari ini juga memperingati 44 tahun berdirinya untuk menegaskan diri sebagai badan regional yang menjamin HAM, keamanan dan perdamaian. Organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia menuntut ASEAN, khususnya Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini, untuk secara tegas menolak permohonan Myanmar untuk menjadi ketua ASEAN 2014.

ASEAN sepatutnya mendukung dibentuknya komisi penyelidik internasional PBB untuk memperoleh laporan yang pasti tentang kekerasan yang berlangsung di Burma sejak pemberangusan demonstrasi rakyat tanggal 8 Agustus 1988 hingga hari ini.

Pada hari yang sama dengan peringatan terjadinya demonstrasi rakyat ini, sepatutnya ASEAN menjadikannya pelajaran dan membangun komitmen bahwa tidak ada toleransi bagi terjadinya peristiwa serupa di kemudian hari di kawasan ASEAN. Oleh karena itu mari kita desakkan kepada Pemerintah Indonesia yang saat ini menjadi Ketua ASEAN, dan juga kepada ASEAN untuk:

  1. Menolak permintaan Myanmar/ Burma untuk mejadi Ketua ASEAN di tahun 2014
  2. Mendukung dibentukknya Komisi Penyelidikan PBB atas situasi Hak Asasi Manusia di Burma
  3. Menugaskan Komisi HAM ASEAN (AICHR) untuk merespon situasi Hak Asasi Manusia di Burma secara independen sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip Paris.

Jakarta, 8 Agustus 2011

ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus – AIPMC
Solidaritas Indonesia for ASEAN People
Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)
KONTRAS
Aliansi Bhineka Tunggal Ika – ANBTI

Tags: , , , , , , , , , , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts
(၂၇) ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလုံးဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံေန႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
Rule of law still evades Myanmar 25 years after uprising
Statement of Endorsement for Declaration of 8888 Silver Jubilee
ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုု ေငြရတု ေၾကညာစာတမ္း
The Fallen Heroes and Heroines of 8888 Must Be Honored With Accountability